Rancangan Regulasi Keamanan Siber untuk Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang Kuat

Implementasi Kebijakan Perlindungan Data yang Sejalan dengan Standar Global (misalnya GDPR)

1. Tujuan Regulasi

• Menjamin hak privasi setiap warga negara atas data pribadinya.

• Menyediakan kerangka hukum yang jelas dan kuat dalam pengelolaan data.

• Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital.

• Mendorong interoperabilitas dan kepercayaan global dalam transaksi digital lintas negara.

2. Lingkup Pengaturan

Regulasi ini berlaku untuk:

• Setiap entitas (pemerintah/swasta) yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, atau mentransfer data pribadi individu di wilayah yurisdiksi Indonesia.

• Layanan digital lintas negara yang mengakses data warga negara Indonesia.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

1. Legalitas & Transparansi

Pemrosesan data harus berdasarkan persetujuan atau dasar hukum yang sah, dan dilakukan secara terbuka.

2. Batasan Tujuan

Data pribadi hanya boleh dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan yang jelas dan sah.

3. Minimalisasi Data

Hanya data yang relevan dan diperlukan yang boleh dikumpulkan.

4. Keakuratan Data

Data harus akurat dan diperbarui bila diperlukan.

5. Penyimpanan Terbatas

Data tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan.

6. Integritas & Kerahasiaan

Data harus dilindungi dari akses tidak sah dan kebocoran.

4. Hak Subjek Data

• Hak atas akses ke data pribadi mereka.

• Hak untuk mengoreksi atau menghapus data.

• Hak untuk menolak pemrosesan otomatis.

• Hak atas portabilitas data.

• Hak untuk menarik persetujuan sewaktu-waktu.

5. Kewajiban Pengendali & Prosesor Data

A. Pengendali Data

• Menyediakan kebijakan privasi secara publik.

• Mendokumentasikan semua aktivitas pemrosesan data.

• Menunjuk Petugas Perlindungan Data (DPO) jika skala besar.

B. Prosesor Data

• Wajib mematuhi instruksi tertulis dari pengendali data.

• Melaporkan insiden pelanggaran data dalam waktu maksimal 72 jam.

6. Standar Keamanan Siber

• Enkripsi data saat penyimpanan dan transmisi.

• Penggunaan multi-factor authentication (MFA) untuk akses sistem kritis.

• Audit keamanan secara berkala.

• Penilaian Dampak Perlindungan Data (DPIA) untuk pemrosesan berisiko tinggi.

7. Transfer Data Internasional

Transfer data ke luar negeri hanya diperbolehkan jika negara tujuan:

• Memiliki standar perlindungan data setara (adekuasi).

• Adanya perjanjian perlindungan data bilateral/multilateral.

• Subjek data memberikan persetujuan eksplisit.

8. Mekanisme Pengaduan & Pengawasan

• Dibentuk Badan Otoritas PDP Nasional untuk pengawasan.

• Pengguna dapat mengadu secara daring terkait pelanggaran.

• Wajib adanya mekanisme penyelesaian sengketa antara pengguna dan pengendali data.

9. Penutup

Regulasi ini menjadi tonggak penting untuk menciptakan ruang digital yang aman, terpercaya, dan berpihak pada hak warga negara. Selaras dengan prinsip-prinsip GDPR, implementasi kebijakan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global, serta memperkuat kedaulatan data nasional.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang Kuat – Implementasi kebijakan perlindungan data yang sejalan dengan standar global (seperti GDPR).